Pada bulan September 2025, muncul kabar dari Amerika Serikat tentang kasus hukum yang menimpa Wakil Rakyat LaMonica McIver dari Partai Demokrat. Ia didakwa secara politik oleh pemerintah Trump karena pernah melakukan kontak fisik singkat dengan petugas penegak hukum federal. Petugas tersebut sedang berusaha menangkap Walikota Newark, Ras Baraka, yang juga seorang Demokrat.
Kasus terhadap Ras Baraka akhirnya dibatalkan dengan cepat, dan seorang hakim menyebut penangkapannya sebagai "kesalahan yang mengkhawatirkan". Namun, tuduhan terhadap McIver masih berlangsung dan dia dapat menghadapi hukuman penjara hingga 17 tahun.
Meskipun kemungkinan besar McIver tidak akan dihukum, biaya untuk mempertahankan diri di pengadilan sangat besar. Aturan etik di DPR melarang anggota untuk menerima bantuan hukum tanpa biaya (pro bono), sehingga McIver harus membayar pengacara sendiri. Biaya ini bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan lebih.
Situasi ini menjadi kekhawatiran karena kemungkinan besar biaya tersebut akan menguras dana kampanye atau bahkan uang pribadi McIver. Jika terbukti bersalah, dia bisa kehilangan banyak uang dan peluang politiknya. Kasus ini menunjukkan cara baru yang berbahaya, yang disebut "taktik otoriter", di mana pemerintah bisa menekan lawan politik mereka dengan tuduhan kriminal yang meragukan.
Jika McIver akhirnya dibebaskan, kasus ini tetap menjadi peringatan tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi di Amerika. Penggunaan tuduhan kriminal yang tidak pasti sebagai alat politik menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan politik dan kebebasan berpendapat di negara tersebut.
LaMonica McIver politik hukum Amerika Trump biaya hukum demokrasi