Surabaya — Pada hari Kamis, 14 Agustus 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani sebuah perjanjian kerja sama yang bertujuan memperkuat sinergi kedua lembaga dalam menangani berbagai perkara hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan yang berlangsung di JW Marriott Hotel Surabaya ini menjadi langkah strategis untuk mendukung tugas kedua institusi dalam menyelesaikan sengketa, penagihan aset, hingga proses likuidasi bank yang bermasalah.
Dalam acara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi, S.H., M.H., secara langsung menandatangani dokumen kerja sama bersama Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi. Hadir pula jajaran pejabat penting dari kedua lembaga, termasuk Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Militer, dan para Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Jatim. Dari pihak LPS, hadir Daly Rustambin, Direktur Group Likuidasi Bank, beserta jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Kajati Kuntadi menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Ia menyampaikan bahwa LPS sering menghadapi tantangan hukum yang kompleks saat menjalankan tugasnya, sehingga keberadaan kejaksaan sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, Suwandi dari LPS mengucapkan terima kasih kepada Kejati Jatim atas dukungannya dalam pelaksanaan likuidasi bank yang sedang bermasalah di wilayah Jawa Timur. Ia menyatakan, kerja sama ini adalah bagian dari upaya optimalisasi pengawasan LPS terhadap proses likuidasi bank di provinsi tersebut.
Dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan melindungi kepentingan masyarakat dari risiko bank bermasalah.
Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Kejati Jawa Timur di www.kejati-jatim.go.id.
Kejati Jatim LPS kerja sama penanganan perkara perdata TUN likuidasi bank