Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengkritisi temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Menurut Selly, bansos harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang sudah memiliki kekayaan atau ekonomi yang mapan, seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dokter, maupun anggota DPRD.
Dalam sebuah pernyataan, Selly menegaskan bahwa distribusi bansos yang tepat sasaran sangat penting agar bantuan tersebut benar-benar membantu mereka yang membutuhkan. "Bansos seharusnya tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada pihak yang secara ekonomi sudah mapan seperti pegawai BUMN, dokter, maupun anggota DPRD," ujarnya.
Selain mengkritisi sistem distribusi bansos saat ini, Selly juga mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem pendataan nasional. Ia menyarankan agar data penerima bansos diintegrasikan dengan data kependudukan dan data pajak. "Mulai dari integrasi data penerima bantuan sosial dengan data kependudukan dan pajak, pemutakhiran data secara berkala, hingga pengawasan berlapis," kata anggota Komisi VIII tersebut.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan mengurangi penyimpangan data yang selama ini terjadi. Upaya perbaikan sistem ini juga akan membantu pemerintah dalam menjalankan program sosial secara lebih efektif dan efisien.
Kritik dan saran dari Selly mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan yang menganggap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bansos. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan distribusi bansos dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
DPR RI bansos data penerima pemerintah PDIP