Pada hari Rabu, pemerintah India secara resmi melarang 25 buku yang berisi isi yang dianggap dapat memicu semangat separatisme dan menyebarkan narasi palsu tentang Kashmir. Kashmir adalah wilayah yang menjadi sengketa antara India dan Pakistan, dan sering menjadi pusat perhatian karena konflik berkepanjangan.
Pihak pemerintah India, melalui Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh pemerintah pusat di New Delhi, mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa buku-buku tersebut dan penulisnya memiliki peran penting dalam menyesatkan kaum muda, memuja terorisme, dan mengajak kekerasan terhadap negara India.
Daftar buku yang dilarang termasuk karya terkenal seperti "Azadi: Freedom, Fascism, Fiction" karya pemenang Booker Prize, Arundhati Roy, serta buku "The Kashmir Dispute 1947–2012" karya A G Noorani dan buku "Colonizing Kashmir: State-building Under Indian Occupation" karya Hafsa Kanjwal yang berbasis di Amerika Serikat.
Pemerintah menuduh isi buku-buku tersebut dapat mempengaruhi psikologis kaum muda dengan menanamkan rasa iri hati, rasa sebagai korban, dan heroisme terorisme. Mereka berpendapat bahwa buku-buku ini bisa memicu kekerasan dan memperkuat rasa tidak percaya terhadap pemerintah India.
Hafsa Kanjwal, seorang profesor sejarah Asia Selatan di Lafayette College, menyatakan bahwa larangan ini menunjukkan ketidakamanan mendalam yang dirasakan pemerintah India terhadap proyek kolonialnya di Kashmir. Ia menambahkan bahwa pemerintah sering mengadakan acara seperti Festival Buku Chinar untuk mengajak kaum muda membaca dan menghargai literatur, tetapi di saat yang sama, mereka juga melakukan sensor keras terhadap cerita dan sejarah yang berhubungan dengan Kashmir.
Menurut Kanjwal, tindakan ini merupakan bagian dari cara operasi kolonial yang melibatkan penghapusan dan penggantian identitas, memori, dan sejarah Kashmir. Pemerintah India berusaha mengendalikan narasi yang menganggap Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya secara mutlak.
Sejak tahun 2019, situasi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di Kashmir semakin memburuk. Pada tahun tersebut, pemerintah India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi Kashmir, yang selama ini memberi wilayah tersebut hak untuk mengatur urusannya sendiri.
Larangan buku ini menjadi salah satu contoh dari ketegangan yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Banyak yang melihat bahwa tindakan ini mengindikasikan upaya pemerintah India untuk mengendalikan informasi dan membatasi kebebasan berpendapat di Kashmir, yang saat ini masih dalam situasi konflik dan ketidakpastian.
India Kashmir larangan buku propaganda separatisme hak asasi kebebasan berpendapat