JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif ini akan berlaku hingga akhir tahun 2025 dengan persentase mencapai 100%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian domestik. Dengan adanya insentif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah membeli rumah, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar.
Sebelumnya, aturan mengenai PPN DTP untuk sektor properti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025. Berdasarkan peraturan tersebut, insentif PPN DTP sebesar 100% akan diberikan untuk penjualan rumah dengan harga sampai Rp2 miliar, jika harga jual keseluruhan tidak melebihi Rp5 miliar. Aturan ini berlaku dari 1 Januari hingga 30 Juni 2025.
Setelah itu, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif PPN DTP akan berkurang menjadi 50%, tetapi masih dengan ketentuan yang sama terkait harga jual.
Keputusan untuk memperpanjang insentif PPN DTP ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memberikan dukungan kepada sektor properti, yang berperan penting dalam perekonomian. Sektor ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan merangsang berbagai industri terkait.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai insentif ini, dapat menyaksikan pembahasan bersama Prasetyo Wibowo pada Selasa, 29 Juli 2025, pukul 21.30 hingga 22.00 WIB. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung di IDX Channel dan dapat diakses melalui berbagai saluran TV dan platform streaming.
Pajak Pertambahan Nilai properti insentif perekonomian rumah