Jakarta, 24 Juli 2025 - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) saat ini sedang menjadi sorotan publik. Draf tersebut dianggap berpotensi memberikan kekuasaan lebih kepada aparat berwenang, termasuk dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, tanpa memerlukan izin dari pengadilan.
RKUHAP yang baru ini diusulkan untuk memperbaharui undang-undang yang sudah ada. Namun, banyak kalangan, termasuk masyarakat, aktivis, dan beberapa anggota DPR, menyatakan kekhawatiran mereka. "Jika draf yang bermasalah ini disahkan, maka semua orang dapat menjadi korban, tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai," kata seorang aktivis yang menolak perubahan ini.
Secara umum, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan keadilan dalam proses hukum. Namun, dengan adanya perubahan yang diusulkan dalam RKUHAP, banyak yang merasa bahwa kebebasan mereka bisa terancam. "Kita semua bisa kena," ungkap seorang warga yang turut serta dalam demonstrasi menolak RKUHAP.
Beberapa poin kritis dari draf RKUHAP ini antara lain adalah pengaturan yang memberi wewenang kepada aparat untuk melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan pengadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun sudah menggalang dukungan untuk menolak RKUHAP. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan undang-undang ini. Dalam sebuah unggahan di media sosial, mereka mengajak publik untuk mengunjungi situs reformasikuhap.id guna mengetahui lebih banyak tentang permasalahan yang ada dalam revisi KUHAP.
Dengan banyaknya penolakan yang muncul, diharapkan pemerintah dan DPR dapat mendengarkan suara rakyat. Penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam undang-undang tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.
Dalam situasi ini, partisipasi aktif dari masyarakat sangatlah penting. Hanya dengan bersatu dan bersuara, kita dapat menjaga keamanan dan kebebasan bersama. Mari kita tuntut agar RKUHAP yang lebih baik, yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan bagi semua.
RKUHAP penggeledahan penyitaan penahanan kebebasan