MADIUN – Pada Rabu, 23 Juli 2025, Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang dihadiri oleh Tim Penggerak PKK se-Kota Madiun. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Dukcapil dan dihadiri juga oleh Ketua TP PKK, Yuni Setyawati Maidi, dan Wakil Ketua TP PKK, Delina Mahardika.
Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menekankan pentingnya ketelitian dan disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan. "Data yang valid adalah dasar perencanaan pembangunan kota yang akurat dan tepat sasaran," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa untuk membangun kota, dibutuhkan dukungan dari masyarakat, khususnya para anggota PKK.
Wali kota juga mengungkapkan bahwa proses pendataan kependudukan dimulai dari tingkat RT. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah kepala keluarga (KK), nama, dan status kependudukan sesuai yang tertera di KTP. Data ini kemudian akan dicocokkan dengan laporan dari kader PKK di tingkat RW.
"Penduduk itu dinamis. Oleh karena itu, saya perintahkan Dukcapil untuk terus memperbarui data. Setiap orang yang datang, pergi, lahir, atau meninggal harus tercatat. Pelayanan administrasi kependudukan seharusnya tidak lebih dari lima menit, tetapi data yang dicatat harus valid," tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa petugas dari dinas terkait bekerja tanpa mengenal hari libur untuk memastikan akurasi data yang dimiliki. Data yang valid sangat penting untuk menyusun berbagai program daerah, termasuk pemetaan usia anak dari jenjang TK.
"Ini adalah standar saya bekerja. Data harus valid dan berkualitas. Jika ada yang merekayasa data, seperti memudakan yang tua atau sebaliknya, itu merugikan negara. Saya tidak akan ragu untuk menghentikan orang tersebut tanpa toleransi," tegasnya lagi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Wali Kota berharap agar kader PKK dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam memastikan bahwa setiap penduduk terdata dengan akurat dan terkini.
(Dspp/kus/diskominfo)
Wali Kota Madiun PKK administrasi kependudukan sosialisasi