Jakarta, 15 Juli 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun 2026. Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan KPK.
Budi Prasetyo menuturkan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada KPK saat ini hanya mencakup biaya operasional dan kebutuhan rutin saja. "Permintaan tambahan anggaran tersebut berangkat dari pagu indikatif yang diberikan kepada KPK hanya untuk operasional ataupun kebutuhan rutin KPK saja," ujarnya.
Anggaran tersebut, menurut Budi, sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan di KPK, termasuk membayar listrik, air, dan perawatan gedung. "Kebutuhan-kebutuhan operasional rutin lainnya juga harus dipenuhi agar KPK dapat berfungsi dengan baik," lanjutnya.
Lebih jauh, Budi menambahkan bahwa penambahan anggaran ini diharapkan dapat mencakup seluruh program KPK, mulai dari pendidikan hingga penindakan kasus korupsi. "Tentu dalam kegiatan penindakan, KPK butuh anggaran untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ataupun eksekusi atas keputusan pengadilan," jelasnya.
Selain itu, Budi juga menekankan bahwa proses kerja KPK berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pemulihan aset dari perkara korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan negara.
Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan KPK dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Penanganan kasus korupsi yang lebih efektif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.
KPK anggaran korupsi 2026 Budi Prasetyo