Pemerintah Kabupaten Magetan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas pengendalian inflasi pada hari Senin, 10 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Rapat ini berlangsung di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan.
Agenda utama dari rakor ini adalah evaluasi Program 3 juta Rumah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan dari Bulog dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga menekankan perlunya upaya bersama untuk menurunkan harga beras dan minyak.
"Saya ingin mengingatkan kepada 150 Pemerintah Daerah yang dimonitor inflasi year on year, di mana 99 diantaranya berada di atas rata-rata nasional. Mohon dicek kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai barang-barang yang mengalami kenaikan harga di wilayah masing-masing," tambah Tomsi Tohir.
Pudji Ismartini, Deputi bidang Statistik distribusi dan jasa BPS, menjelaskan bahwa inflasi pada bulan Juni 2025 dibandingkan Mei 2025 mencapai 0,19%. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun pada Juni 2025 dibandingkan dengan Juni 2024 adalah 1,87%.
"Perkembangan harga minyak kita pada minggu kedua Juli masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan bulan Juni. Pulau Jawa termasuk dalam kategori di atas HET," terangnya. HET untuk minyak kita ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.
Selain itu, Direktur Bapanas (Badan Pangan Nasional), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa harga pokok produksi (HPP) jagung di tingkat produsen masih di bawah HPP yang diharapkan. "Harapannya, penyerapan jagung di tingkat petani bisa membaik," ujarnya. Target stabilisasi pasokan dan harga jagung adalah 1 juta ton dengan HPP jagung sebesar Rp 5.500 per kilogram di tingkat petani.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Bulog, menegaskan komitmen Bulog untuk tidak melakukan impor. "Komitmen kita adalah tidak impor, kita harus budayakan swasembada pangan," ucapnya.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama menyangkut harga beras dan minyak yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Rakor inflasi harga beras minyak Magetan