TikTok, aplikasi media sosial yang sangat populer, kini menghadapi tantangan besar setelah adanya hukum baru yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden pada April 2024. Hukum ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan mengharuskan TikTok untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, Bytedance. Jika TikTok tidak mematuhi peraturan ini, aplikasi tersebut berisiko dilarang di Amerika Serikat.
Sebelumnya, TikTok sempat offline di AS selama kurang dari satu hari. Hal ini terjadi ketika mantan Presiden Donald Trump menunda tenggat waktu dengan serangkaian perintah eksekutif. Hukum ini disetujui oleh baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat dengan dukungan bipartisan yang jarang terjadi. Para pejabat keamanan nasional dan anggota legislatif khawatir tentang kemungkinan akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna melalui penggunaan aplikasi ini di AS.
Batas waktu berikutnya untuk menegakkan larangan adalah pada 17 September 2025. Ini hanya beberapa minggu setelah peluncuran aplikasi baru yang dilaporkan akan diluncurkan menjelang batas waktu tersebut.
Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya isu keamanan data dan privasi di era digital saat ini. Pengguna TikTok di AS mungkin akan melihat perubahan signifikan dalam cara aplikasi ini beroperasi, tergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang baru saja disahkan ini.
Perkembangan ini menarik perhatian banyak orang, terutama bagi mereka yang mengandalkan TikTok sebagai platform untuk berbagi konten dan berinteraksi dengan pengguna lain. Sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana TikTok akan menanggapi tantangan hukum ini dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan aplikasinya tetap dapat diakses di AS.
TikTok Bytedance larangan Joe Biden keamanan nasional