Pemerintah sementara Suriah saat ini sedang terlibat dalam pembicaraan dengan Israel mengenai sebuah kesepakatan keamanan. Kesepakatan ini berpotensi mempengaruhi masa depan Dataran Tinggi Golan yang diduduki serta zona penyangga yang baru diperluas oleh Israel.
Namun, setiap kesepakatan yang dihasilkan harus memperhatikan status hukum Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan juga memperhitungkan dampak sosial yang serius akibat konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Mengabaikan pertimbangan-pertimbangan penting ini tidak hanya akan melanggar hukum internasional, tetapi juga melampaui mandat terbatas dari otoritas transisi Suriah yang tidak terpilih.
Status Dataran Tinggi Golan menurut hukum internasional adalah jelas. Wilayah ini diambil alih oleh Israel selama perang tahun 1967 dan tetap merupakan tanah Suriah yang diduduki.
Namun, ilegalitas pendudukan ini lebih dari sekedar pernyataan hukum; ia juga menyebabkan penderitaan manusia yang mendalam. Pengambilalihan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1967 menyebabkan pemindahan paksa sekitar 130.000 warga Suriah. Hingga sekarang, mereka dan keturunan mereka masih terpaksa tinggal di tempat yang jauh dari rumah mereka, tanpa hak untuk kembali.
Komunitas Druze yang masih tinggal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, lebih dari 20.000 orang, terus mengalami kesulitan yang signifikan. Selain diskriminasi sistematis dan penyitaan tanah, kebijakan Israel juga menyebabkan penderitaan yang lebih mendalam: pemisahan keluarga.
Pemerintah sementara Suriah, yang tidak memiliki legitimasi demokratis dan otoritas konstitusi, tidak dapat secara sah menyetujui kesepakatan yang mengubah batas negara. Tentu saja, Suriah sangat memerlukan stabilitas, rekonstruksi, dan rekonsiliasi nasional. Namun, masa depan negara ini tidak boleh ditentukan oleh pemerintah sementara yang tidak memiliki legitimasi demokratis.
Penderitaan para pengungsi dan komunitas Druze tidak dapat diabaikan demi mengejar stabilitas yang dangkal atau kepentingan politik sesaat.
Suriah Israel Dataran Tinggi Golan kesepakatan keamanan