Jakarta, 1 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Tulungagung ikut serta dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 1 Juli 2025, dan bertujuan untuk memperkuat komitmen antikorupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang diadakan pada 19 Maret 2025 di D.I. Yogyakarta. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung KPK.
Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME., hadir dalam acara ini bersama Wakil Bupati H. Ahmad Baharudin, SM., serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Juga turut hadir Sekretaris Daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemkab Tulungagung.
Dalam rakor tersebut, Bupati Gatut mempresentasikan perkembangan dari 10 proyek strategis Pemda tahun 2025 dan mengevaluasi proyek strategis tahun 2024. Selain itu, laporan mengenai pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, serta pokok-pokok pikiran DPRD juga disampaikan.
KPK dalam rakor ini membahas berbagai isu penting, seperti mekanisme pengangkatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran untuk perjalanan dinas, dan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Bupati Gatut menerima apresiasi dan tanggapan positif dari tim KPK atas pemaparan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pemkab Tulungagung dalam rakor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rakor ini juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi nasional antara KPK dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tulungagung. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara secara berintegritas.
Pemkab Tulungagung KPK rakor pemerintahan antikorupsi