PADA hari Selasa, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra akibat kontroversi yang muncul dari rekaman telepon yang bocor. Rekaman tersebut menunjukkan percakapan antara Paetongtarn dan Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, yang membuat situasi politik Thailand semakin tidak stabil.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Selasa, mahkamah menerima petisi yang diajukan oleh 36 senator bulan lalu. Para senator tersebut menilai bahwa cara Paetongtarn menangani percakapan telepon tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan integritas. Dalam rekaman itu, Paetongtarn menyebut seorang komandan tentara Thailand sebagai "lawan", yang dianggap telah mengancam kedaulatan negara.
Akibat keputusan ini, Paetongtarn akan ditangguhkan dari jabatannya sampai mahkamah mencapai keputusan akhir mengenai kasus ini. Hal ini menambah ketidakpastian dalam politik Thailand, yang telah mengalami berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan ini menciptakan gelombang reaksi di masyarakat, dengan banyak yang menunggu kelanjutan dari situasi ini. Banyak yang berharap agar stabilitas politik bisa segera pulih dan kedaulatan Thailand tetap terjaga.
Situasi ini menjadi perhatian utama di media, dan banyak yang mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini.
Thailand politik Paetongtarn Shinawatra Hun Sen Mahkamah Konstitusi