Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) baru saja membentuk sebuah direktorat baru yang dinamakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Unit ini memiliki tugas penting, yaitu untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha di sektor pertambangan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan bahwa struktur organisasi untuk Ditjen Penegakan Hukum telah terbentuk. Namun, Yuliot belum mengumumkan siapa saja yang akan mengisi posisi di direktorat ini. "Jadi ini kan Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum), ini sebentar lagi sudah mau dilantik. Jadi ini untuk organisasinya sudah ada, kemudian pejabatnya itu untuk dirjen-nya itu juga sudah ada, penetapan dari presiden, tinggal pelantikan," ungkap Yuliot dalam sebuah pernyataan.
Direktorat Penegakan Hukum ini akan memiliki tugas khusus untuk menganalisis dan menindak para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang tidak menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan di sektor pertambangan dan melindungi sumber daya alam Indonesia.
Dengan adanya direktorat ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pelaku usaha di bidang pertambangan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan akan mengurangi praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Kementerian ESDM penegakan hukum pertambangan IUP