Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby, mengumumkan bahwa negaranya akan menghentikan penerbitan visa untuk warga negara Amerika Serikat. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengumuman dari pemerintahan Donald Trump yang memberlakukan larangan visa bagi 12 negara, termasuk Chad.
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Presiden Deby menyatakan bahwa pemerintahnya melakukan langkah ini untuk melindungi martabat negara Chad, yang merupakan negara penghasil minyak di Afrika Tengah dengan populasi hampir 18 juta orang. Ia menegaskan, "Chad tidak memiliki pesawat untuk ditawarkan, tidak memiliki miliaran dolar untuk diberikan, tetapi Chad memiliki martabat dan kebanggaan."
Pemerintahan Trump mengklaim bahwa negara-negara tersebut memiliki prosedur pemeriksaan dan penyaringan yang kurang baik, serta secara historis menolak untuk menerima kembali warganya yang melanggar izin tinggal di AS.
Larangan ini mulai berlaku pada hari Senin pukul 12:01 pagi dan tidak memiliki tanggal akhir. Negara-negara yang terkena larangan ini meliputi Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.
Langkah ini menimbulkan banyak reaksi di kalangan masyarakat internasional, dan menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara Chad dan Amerika Serikat. Sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak dari larangan ini terhadap hubungan bilateral antara kedua negara di masa depan.
Dengan ini, Chad berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki hak untuk melindungi warganya dan menjaga kehormatan negara, meskipun dalam kondisi yang sulit.
Chad visa warga AS larangan Mahamat Idriss Deby