Jakarta, 4 Juni 2025 – Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang membahas pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Rapat ini diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiratmojo, serta Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej.
Dalam rapat tersebut, Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan pentingnya pembentukan posko wilayah. Tujuannya adalah untuk mempercepat penerbitan legalitas koperasi di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 4 Juni 2025, data menunjukkan bahwa 78.719 desa atau kelurahan sudah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 17.659 koperasi yang telah mendapatkan status sah secara hukum.
Ferry menekankan bahwa kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, notaris, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) sangat penting dalam mendukung percepatan legalitas program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah koperasi yang terdaftar secara resmi sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Rapat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi dengan baik dan membantu perekonomian di tingkat desa. Dengan adanya koperasi yang legal, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Wakil Menteri Koperasi koperasi desa Rakortas legalitas