Selama bulan April 2025, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima total 149 permohonan perlindungan dari 359 permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencari perlindungan hukum.
Dari seluruh permohonan yang diterima, tindak pidana pencucian uang menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, dengan jumlah 134 permohonan. Selain itu, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga cukup tinggi, mencapai 90 permohonan. Tindak pidana lainnya menyumbang 66 permohonan.
Berdasarkan sebaran pemohon di Indonesia, provinsi dengan permohonan tertinggi berasal dari Jawa Barat dengan 30 pemohon, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan 28 pemohon, dan Banten dengan 22 pemohon. Sementara itu, masih ada 131 pemohon yang berkasnya sedang dalam proses verifikasi.
Dari total pemohon perlindungan, LPSK mencatat 163 korban dan 28 saksi yang mengajukan permohonan. Selain itu, terdapat 153 pemohon yang masih dalam proses verifikasi penelaahan.
Pada bulan ini, Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) telah membuat beberapa keputusan. Mereka memutuskan 87 permohonan perlindungan, memberikan 43 keputusan fasilitasi restitusi, dan menolak atau merekomendasikan 6 permohonan.
SMPL juga telah menyetujui 162 jenis program layanan perlindungan dan pemberian bantuan. Di antara program tersebut, yang paling banyak adalah bantuan medis reguler dengan 29 penerima, restitusi dengan 27 penerima, bantuan pemenuhan hak prosedural dengan 24 penerima, dan bantuan psikososial dengan 22 penerima.
Dengan adanya berbagai program ini, LPSK berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan di Indonesia.
LPSK perlindungan permohonan tindak pidana anak