Pada hari ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya laporan tentang pungutan liar yang terjadi menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan agar proses PPDB berjalan adil dan sesuai aturan.
Deni Wicaksono menegaskan bahwa masih ada sekolah yang memberlakukan sumbangan dengan patokan batas atas dan bawah. Sistem tersebut, katanya, justru dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi orang tua siswa dan berpotensi membuka ruang penyimpangan. "Masih ada sekolah yang memberlakukan sumbangan dengan patokan batas atas dan bawah. Padahal, sistem semacam itu bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi orang tua siswa dan membuka ruang penyimpangan," ujarnya.
Sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap hak-hak masyarakat, Deni Wicaksono menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB yang diduga tidak sesuai aturan. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru demi memastikan hak semua calon peserta didik terpenuhi.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat bahwa pungutan liar dapat merugikan calon siswa dan orang tua mereka. Pemerintah provinsi diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat agar proses PPDB berjalan lancar dan adil, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam konteks politik dan sosial, isu ini menjadi perhatian karena menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Masyarakat berharap, langkah tegas dari pemerintah dapat mengatasi masalah pungutan liar dan memastikan seluruh siswa mendapatkan haknya tanpa tekanan dan intimidasi.
DPRD Jawa Timur PPDB pungutan liar pengawasan siswa baru