Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan untuk memastikan bahwa program pendidikan ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.
Menurut Mensos, Sekolah Rakyat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Tanah Air. Oleh karena itu, penting bagi semua panitia dan penyelenggara untuk menjaga integritas dan tidak melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Mensos juga menekankan bahwa setiap pelanggaran bisa merugikan banyak orang, terutama calon siswa dan siswi yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Mensos mengingatkan agar kepala daerah turut serta dalam mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik KKN atau bentuk kecurangan lainnya dalam proses pendidikan ini. "Saya berharap semua pihak bekerja sama agar Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan komitmen untuk menghindari KKN, diharapkan program ini dapat sukses dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Seluruh masyarakat, terutama para orang tua dan calon siswa, diimbau untuk aktif berpartisipasi dalam proses ini. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi masalah pendidikan di tanah air.
Mensos KKN Sekolah Rakyat Indonesia