JAKARTA – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, mengeluarkan pernyataan tegas terkait proses hukum yang dihadapi klien mereka. Pada hari Kamis, 17 April 2025, Ronny Talapessy, salah satu anggota tim kuasa hukum, menyatakan bahwa kehadiran Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghadirkan saksi yang telah disidang dan diputus inkracht, atau berkekuatan hukum tetap, adalah tindakan yang melawan hukum.
Hal ini disampaikan dalam konteks sidang yang tengah berlangsung. Maqdir Ismail, kuasa hukum lainnya, juga menegaskan bahwa terdapat upaya untuk mengubah hukum acara tanpa melalui proses perubahan undang-undang. Menurutnya, tindakan tersebut bisa merusak sistem hukum yang ada di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.
"Perubahan hukum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita harus mengikuti prosedur yang berlaku agar hukum tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Patra M. Zen, kuasa hukum lain dalam tim tersebut, menekankan pentingnya keadilan dalam proses ini. Ia berharap agar Majelis Hakim dapat bersikap imparsial, yaitu adil dan obyektif, dan tidak ragu untuk membebaskan Hasto Kristiyanto jika bukti tidak cukup.
"Kami percaya, jika Majelis Hakim bertindak adil, maka kebenaran akan terungkap dan Hasto akan dibebaskan," tambahnya.
Febri Diansyah, kuasa hukum lainnya, juga mengungkapkan kekhawatiran tentang pencampuradukan fakta dan asumsi dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa penting untuk mengedepankan kebenaran dalam setiap langkah proses hukum yang berjalan.
"Kami berharap kebenaran demi kebenaran akan terungkap, sehingga keadilan dapat ditegakkan," tutupnya.
Kasus ini menarik perhatian publik, terutama di kalangan pendukung PDI-P, yang mengharapkan agar Hasto Kristiyanto dapat segera bebas dari segala tuduhan. Dukungan terhadap Hasto juga terlihat dari berbagai tagar yang muncul di media sosial, seperti #HastoTahananPolitik dan #KebenaranPastiMenang.
Proses hukum ini akan terus diikuti oleh masyarakat, yang berharap agar sistem hukum di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan adil.
Hasto Kristiyanto kuasa hukum KPK saksi hukum