Pejabat tinggi di Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat (DOI) telah ditempatkan dalam cuti administratif pada akhir pekan lalu. Hal ini terjadi setelah mereka menolak permintaan dari afiliasi yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memberikan akses langsung ke sistem gaji. Permintaan tersebut berpotensi memungkinkan DOGE untuk menghentikan pembayaran gaji para hakim Mahkamah Agung.
Menurut laporan dari The New York Times, pejabat yang terlibat termasuk kepala informasi dan petugas keamanan informasi DOI, serta seorang pengacara senior. Sumber-sumber yang memiliki pengetahuan langsung mengenai situasi ini mengungkapkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, para anggota DOGE telah berusaha untuk mendapatkan akses penuh ke sistem gaji, sumber daya manusia, dan sistem kredensial DOI.
Salah satu sistem yang diminta adalah Sistem Gaji dan Personel Federal (FPPS), yang dikelola di Pusat Bisnis Dalam Negeri DOI. Sistem ini digunakan oleh banyak lembaga federal seperti Departemen Kehakiman dan Komisi Regulasi Nuklir untuk mengelola gaji dan catatan lebih dari 275.000 pekerja federal, termasuk yang bekerja di luar cabang eksekutif.
Sumber-sumber yang mengetahui situasi ini menyatakan bahwa saat ditanya tentang alasan permintaan akses penuh, anggota DOGE menyebutkan bahwa mereka ingin mendapatkan izin yang memungkinkan mereka untuk membuat, menghentikan, dan menghapus akun email. Namun, fungsi ini tidak tersedia untuk satu pengguna saja dalam sistem yang diminta, karena tindakan tersebut dirancang sebagai langkah keamanan yang memerlukan persetujuan dari dua orang. Memenuhi permintaan ini akan berarti memberikan akses tingkat tinggi kepada mereka, yang dikenal sebagai "God-mode", ke seluruh arsitektur sistem.
Keputusan untuk menempatkan pejabat tinggi DOI dalam cuti administratif ini menunjukkan seriusnya masalah keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah. Kegiatan DOGE dan permintaan akses ini menciptakan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem pemerintahan.
Kasus ini masih terus berkembang, dan banyak pihak yang menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh DOI dan pemerintah dalam menanggapi situasi ini.
Departemen Dalam Negeri akses sistem DOGE gaji pejabat tinggi