Presiden Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan sebuah perintah eksekutif yang mengandung serangkaian tuntutan bagi negara bagian untuk mengubah undang-undang dan kebijakan pemilu mereka. Salah satu tuntutannya adalah agar negara bagian lebih ketat dalam meminta bukti kewarganegaraan bagi pendaftaran pemilih.
Trump juga ingin negara bagian menghentikan penghitungan suara yang dikirim melalui pos dan diterima setelah Hari Pemilu, meskipun suara tersebut dikirimkan pada atau sebelum hari pemilu. Ia berpendapat bahwa menghitung suara yang datang terlambat melanggar undang-undang federal. Namun, banyak hakim dan pakar hukum menganggap pendapat ini tidak masuk akal, meskipun pendapat tersebut semakin populer di kalangan pendukungnya.
Tindakan ini menuai banyak kritik karena presiden tidak memiliki wewenang hukum untuk memberitahu negara bagian cara mengatur pemilu mereka. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa beberapa aspek dari perintahnya kemungkinan akan ditantang di pengadilan. Hal ini menimbulkan pilihan sulit bagi negara bagian: menyerah sekarang atau menghadapi pertempuran hukum yang rumit di kemudian hari.
Dengan situasi ini, banyak pihak yang mempertanyakan dampak dari perintah eksekutif ini terhadap hak suara warga dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi pemilu mendatang.
Trump pemilu perintah eksekutif hak suara negara bagian