RUU TNI atau Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi perhatian banyak orang karena dianggap dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Beberapa pasal dalam RUU ini dianggap bermasalah, terutama Pasal 47 ayat (2) serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 47 ayat (2), di mana terdapat kekhawatiran bahwa RUU ini akan mempermudah keterlibatan TNI dalam urusan sipil, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sipil. Hal ini bisa mengembalikan dwifungsi TNI, yang sebelumnya diputuskan untuk tidak diteruskan demi menjaga demokrasi.
Selain itu, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) juga menuai kritik. Pasal-pasal ini dianggap memberikan kekuasaan lebih kepada TNI dalam pengambilan keputusan yang seharusnya dipegang oleh lembaga sipil. Para aktivis dan ahli hukum khawatir jika RUU ini disahkan, maka akan ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dan pengurangan ruang demokrasi di Indonesia.
Untuk membahas lebih dalam mengenai RUU TNI dan dampaknya terhadap demokrasi, Kelas Bijak akan diselenggarakan malam ini. Acara ini akan diisi oleh beberapa narasumber yang kompeten, yaitu Hans Giovanny, Acting Head of Research & Documentation KontraS; Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI; dan Bugivia Maharani, Peneliti PSHK.
Acara Kelas Bijak ini akan dilaksanakan pada:
- Tanggal: Rabu, 19 Maret 2025
- Waktu: 20.00-21.00 WIB
- Fasilitas: Juru Bahasa Isyarat tersedia
Acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai RUU TNI dan implikasinya terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat diundang untuk ikut serta dan mendaftar melalui tautan yang telah disediakan.
Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan paham tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia.
RUU TNI demokrasi dwifungsi TNI Pasal 47 Pasal 7