Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, menegaskan bahwa kasus Kapolres Ngada yang dinonaktifkan adalah sebuah tindak pidana berat yang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurutnya, kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku langsung, tetapi juga atasannya yang dianggap gagal dalam mengawasi anak buahnya.
Dalam pernyataannya, Pulung Agustanto menyoroti pentingnya memberikan sanksi yang tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Ia menyatakan bahwa perdagangan manusia bukan hanya terjadi melalui eksploitasi langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui cara lain seperti penjualan rekaman video yang melibatkan korban, terutama anak-anak. "Eksploitasi seperti ini sangat berbahaya dan harus dihentikan," ujarnya.
Pulung menegaskan bahwa tidak seharusnya atasan lepas dari tanggung jawab hanya karena mereka tidak secara langsung terlibat dalam tindakan tersebut. "Saya rasa yang perlu mendapat sanksi bukan hanya pelaku. Tetapi juga atasan langsung dari pelaku karena dianggap gagal dalam mengawasi anak buahnya. Masa anak buah berperilaku menyimpang seperti ini gak ada yang tahu?" tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan mengundang perhatian luas, terutama mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum dan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari kejahatan seksual dan eksploitasi. Pulung berharap agar pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah perdagangan manusia, diharapkan tindakan nyata dapat segera dilakukan untuk melindungi anak-anak dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.
DPR RI Kapolres Ngada perdagangan manusia hukuman berat