Pemimpin politik di wilayah Suriah utara yang dikuasai oleh Kurdi menolak rancangan konstitusi baru yang diajukan oleh Presiden Transisi Ahmed al-Scharaa. Penolakan ini disampaikan oleh Demokratis Rakyat Suriah, yang berfungsi sebagai cabang politik dari Syrische Demokratische Kräfte (SDF), kelompok milisi yang saat ini mengontrol sebagian besar wilayah tersebut.
Menurut pernyataan mereka, rancangan konstitusi tersebut dianggap membawa otoritarianisme dalam bentuk baru. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap arah politik yang diambil oleh al-Scharaa. Dalam beberapa waktu terakhir, al-Scharaa berhasil mendorong SDF untuk bergabung sepenuhnya ke dalam lembaga-lembaga negara. Kesepakatan ini mencakup poin-poin penting seperti keterlibatan politik semua warga Suriah tanpa memandang etnis atau agama, serta pengakuan komunitas Kurdi sebagai kelompok dengan hak kewarganegaraan penuh.
Ahmed al-Scharaa, yang sebelumnya memimpin kelompok islamis HTS sebelum jatuhnya pemerintah al-Assad, kini berusaha menyatukan kembali negara yang telah terpecah akibat lebih dari satu dekade perang saudara.
Penyatuan dengan SDF dianggap sebagai langkah penting untuk membawa kedamaian di negara yang baru-baru ini mengalami kekerasan hebat antara pendukung pemerintah lama dan penguasa baru.
Sementara itu, situasi di Suriah terus berkembang dan perhatian dari berbagai pihak tetap tertuju pada upaya untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh al-Scharaa dan reaksi dari kelompok-kelompok seperti SDF akan sangat menentukan masa depan politik dan sosial di Suriah.
Suriah Kurdi Rancangan Konstitusi al-Scharaa SDF