Samarinda, 15 Maret 2025 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan, Anhar, mendorong pemerintah kota untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian kewajiban upah kepada pekerja proyek Teras Samarinda. Hal ini dilakukan melalui hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD.
Anhar menekankan pentingnya evaluasi terhadap proyek-proyek besar yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengatakan, "Kita tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Semua proyek harus dievaluasi, baik yang telah selesai maupun yang masih berjalan." Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh uang rakyat dijalankan dengan transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Anhar menjelaskan bahwa ia ingin memastikan bahwa para pekerja yang telah menyelesaikan proyek Teras Samarinda mendapatkan upah yang mereka berhak terima. "Tidak peduli siapa yang harus bertanggung jawab, yang terpenting adalah hak pekerja harus segera dipenuhi," tegasnya. Pernyataan ini menyoroti kepedulian DPRD terhadap kesejahteraan pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah.
Dengan adanya dorongan untuk menggunakan hak interpelasi, diharapkan pemerintah kota dapat memberikan penjelasan yang jelas dan tepat mengenai status pembayaran upah pekerja. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan, sehingga proyek-proyek yang ada dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Kasus keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja proyek seringkali menjadi masalah di berbagai daerah, dan Samarinda tidak terkecuali. Oleh karena itu, tindakan tegas dari DPRD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan proyek di kota ini.
Melalui evaluasi yang ketat dan transparan, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.
DPRD Samarinda Anhar upah pekerja interpelasi proyek Teras Samarinda