JAKARTA – Organisasi lingkungan hidup, WALHI Jawa Timur, mengungkapkan solidaritas dan mengecam tindakan kekerasan serta intimidasi yang dilakukan oleh PT Laju Perdana Indah (PT LPI) terhadap petani di Pundenrejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Menurut WALHI, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP). Deklarasi ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak petani dan pekerja di daerah pedesaan agar mereka dapat hidup dengan baik dari hasil pertanian mereka.
Lebih lanjut, WALHI menyatakan bahwa tindakan PT LPI juga melanggar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa tanah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir korporasi. Dalam konteks ini, kekerasan yang dilakukan oleh PT LPI dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat setempat.
"Kekerasan terhadap petani mencerminkan bahwa negara belum berpihak kepada petani dalam menyelesaikan konflik agraria. Sebaliknya, negara justru membiarkan korporasi melakukan perampasan tanah dengan cara yang tidak manusiawi," ujar perwakilan WALHI dalam sebuah pernyataan.
Kekerasan dan intimidasi ini menjadi ancaman nyata bagi hak asasi petani dan memperburuk ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Dengan meningkatnya konflik agraria, masyarakat petani pun semakin terancam dalam mempertahankan hak atas tanah mereka.
WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan melindungi petani dari kekerasan yang dilakukan oleh korporasi. Mereka juga meminta agar penguasaan tanah di Indonesia lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil, bukan hanya kepada kepentingan bisnis besar.
kekerasan petani Pundenrejo PT Laju Perdana Indah hak asasi