Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Rabu mengeluarkan perintah singkat yang mengharuskan pemerintah untuk membayar kontraktor bantuan luar negeri hingga $2 miliar untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Perintah ini bersifat terbatas dan kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh pada kasus-kasus di masa depan.
Setelah Presiden Donald Trump menjabat untuk kedua kalinya, pemerintahannya berusaha menghentikan pendanaan untuk Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Perintah Mahkamah Agung pada hari Rabu menjadi bab terbaru dalam proses hukum terkait apakah penghentian pendanaan ini sah atau tidak. Dalam perintah tersebut, Mahkamah Agung mempertahankan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang melarang pemerintahan untuk "menangguhkan, menghentikan, atau mencegah kewajiban atau pencairan dana bantuan luar negeri" yang telah disetujui per tanggal 19 Januari.
Keputusan ini merupakan kekalahan kecil bagi Trump, namun tetap saja, ini adalah sebuah kekalahan. Ian Millhiser dari Vox menjelaskan bagaimana tim Trump mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini.
Pengumuman ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghentikan pendanaan, hukum tetap mengikat dan pihak-pihak yang telah bekerja untuk memberikan bantuan luar negeri akan mendapatkan hak mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya lembaga peradilan dalam menjaga keberlangsungan bantuan internasional yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara.
Dengan keputusan ini, kontraktor yang terlibat dalam proyek bantuan luar negeri akan mendapatkan kejelasan tentang pembayaran yang harus mereka terima setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan yang dijanjikan tetap dapat disalurkan tanpa hambatan di masa depan.
Mahkamah Agung bantuan luar negeri Donald Trump USAID