Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baru-baru ini menyampaikan pendapat penting mengenai Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara. Dalam cuitan di akun X pribadinya pada tanggal 3 Maret 2025, SBY menekankan bahwa pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan serta tidak terpengaruh oleh politik.
SBY mengungkapkan, "Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free. Kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat." Pernyataan ini disampaikan SBY sebagai respons terhadap berbagai tanggapan yang datang dari para ekonom dan pengamat setelah peluncuran Danantara.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga yang dibentuk untuk mendorong investasi di Indonesia. SBY mengingatkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Danantara harus memiliki prinsip-prinsip good governance, atau tata kelola yang baik. Hal ini mencakup kecakapan para pengelola Danantara serta penilaian ekonomi dan bisnis yang tepat dan hati-hati.
Dalam konteks ini, good governance berarti pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tidak memihak. Ini penting agar masyarakat dapat mempercayai bahwa investasi yang dilakukan oleh Danantara akan memberikan manfaat yang maksimal untuk negara dan rakyat.
SBY juga menyatakan bahwa kemajuan Danantara harus diinformasikan secara berkala kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas dan dapat memahami bagaimana investasi dikelola. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang mengelola investasi di Indonesia.
Pentingnya pengelolaan tanpa konflik kepentingan ini menjadi perhatian utama, karena konflik kepentingan dapat merusak integritas suatu lembaga. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan Danantara dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian Indonesia.
Dengan pernyataan ini, SBY mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan bahwa Danantara dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini termasuk dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan juga para investor.
Dengan demikian, langkah yang diambil oleh SBY ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pengelolaan investasi yang lebih baik di Indonesia.
SBY Danantara konflik kepentingan pengelolaan investasi