Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengambil tindakan tegas terhadap 14 pengembang yang diduga nakal dalam penyaluran rumah subsidi. Para pengembang tersebut ditemukan membangun rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap ke-14 pengembang yang menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah Jabodetabek. Audit ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kualitas dan kelayakan rumah yang telah dibangun.
"Beberapa temuan yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tanah di lokasi pembangunan tidak dipadatkan dengan benar. Kami juga menemukan keramik yang pecah, serta saluran sanitasi dan saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan banjir," jelas Heri di kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa temuan mengenai pengembang nakal ini muncul setelah Menteri PKP, Maruarar Sirait, melakukan sidak ke beberapa unit rumah subsidi. Sidak tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa rumah yang tidak layak huni tetapi tetap dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi.
Heri juga menambahkan, ke-14 pengembang nakal ini berasal dari daerah Jabodetabek. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa praktik serupa juga dapat terjadi di daerah lain, terutama karena pengawasan yang lebih rendah dibandingkan dengan Jabodetabek.
Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengembang lain dan memastikan bahwa rumah subsidi yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang baik, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman.
Kementerian PKP pengembang nakal rumah subsidi audit Jabodetabek