Negosiasi koalisi antara Partai Kebebasan Austria (FPÖ) dan Partai Rakyat Austria (ÖVP) telah gagal. Ketua FPÖ, Herbert Kickl, mengumumkan bahwa dia telah memberitahukan Presiden Austria, Alexander Van der Bellen, tentang kegagalan tersebut dan mengembalikan mandat untuk membentuk pemerintahan.
Selama hampir sebulan, kedua partai ini melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan ikut serta dalam pemerintahan. Namun, situasi semakin rumit akibat perselisihan mengenai pembagian posisi dalam kabinet. Selain itu, perbedaan pandangan dalam isu luar negeri dan kebijakan keamanan juga menjadi penghalang. Salah satu contohnya adalah pandangan tentang dukungan terhadap Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia dan sikap terhadap keanggotaan Austria dalam Uni Eropa.
FPÖ berhasil menjadi partai dengan suara terbanyak dalam pemilihan parlemen pada bulan September lalu dengan 28,85 persen suara. Namun, tidak ada partai besar lainnya yang bersedia untuk berkoalisi dengan mereka. Setelah pembicaraan koalisi antara ÖVP, Partai Sosial Demokrat (SPÖ), dan Partai NEOS gagal, Presiden Van der Bellen memberikan tugas kepada Kickl untuk membentuk pemerintahan pada awal bulan Januari.
Kegagalan ini disoroti oleh banyak kalangan di masyarakat, yang merasa khawatir akan potensi pemerintahan yang dipimpin oleh FPÖ. Demonstrasi menolak kecenderungan kanan ini menyaksikan hingga 30.000 orang turun ke jalan.
Kini, ada kemungkinan diadakannya pemilihan umum baru atau pembentukan pemerintahan yang terdiri dari para ahli atau pemerintahan minoritas. Alternatif lainnya adalah upaya baru untuk membentuk koalisi antara ÖVP, SPÖ, dan NEOS. Partai Hijau juga menunjukkan kesiapan untuk berdiskusi.
Jika pemilihan umum diadakan, FPÖ diperkirakan dapat meraih sekitar 34 persen suara menurut survei terbaru. Kegagalan negosiasi ini menandai perubahan besar dalam lanskap politik Austria, yang kini menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan pergeseran kekuasaan.
Austria FPÖ ÖVP koalisi pemilihan