Pemerintah Kota Blitar telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan meraih angka tinggi dalam Monitoring Center of Prevention (MCP) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hari Senin, 13 Januari 2025, diumumkan bahwa Kota Blitar memperoleh nilai 97,98 persen untuk tahun 2024.
Dengan nilai tersebut, Kota Blitar menempati urutan keempat di seluruh Indonesia dan posisi kedua di Jawa Timur. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat nilai ini melampaui target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 96 persen. Selain itu, nilai MCP tahun 2024 juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya 95,93 persen.
MCP KPK merupakan program yang melibatkan kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ada delapan area intervensi dalam MCP KPK yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab, di antaranya meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen barang milik daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pajak, serta layanan publik.
Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pencegahan korupsi. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah dan dapat bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Blitar pencegahan korupsi KPK MCP pemerintahan