Kota Batu - Pemerintah Kota Batu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini disampaikan oleh Wali Kota Batu, Nurochman, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, pada Selasa, (29/7/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Wali Kota Batu didampingi oleh Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, serta beberapa anggota DPRD Kota Batu dan kepala perangkat daerah lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Nurochman menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan KPK.
"Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi di semua lini," ungkapnya.
Sejumlah hal strategis dibahas dalam pertemuan ini, seperti penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan program prioritas daerah.
Selain itu, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis juga menjadi perhatian utama agar semua proyek berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Batu juga mengungkapkan kesiapan untuk mengintegrasikan data hibah ke dalam satu sistem terpadu.
Ini bertujuan untuk mencegah duplikasi penerima serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial dan keuangan.
"Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Batu tidak akan mentoleransi intervensi dari pihak manapun." tegas Wali Kota Nurochman.
Langkah konkret yang diambil termasuk membangun database penyedia lokal dan mendorong UMKM Kota Batu untuk bergabung dalam e-katalog.
Pemerintah Kota Batu juga akan mengevaluasi metode pengadaan langsung dan e-purchasing secara berkala.
Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH) dan penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis.
Kota Batu juga sedang menyelesaikan aset eks Kabupaten Malang, termasuk kawasan Songgoriti, dan memetakan potensi pendapatan daerah untuk menyusun proyeksi APBD ke depan.
KPK, melalui Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi, menyatakan bahwa KPK akan terus memantau dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi.
"KPK akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi," tegasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Batu menunjukkan komitmen nyata untuk membangun sistem pengawasan internal dan transparansi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang melayani dan dipercaya oleh masyarakat.(gus)*
Pemkot Batu KPK korupsi tata kelola