JOMBANG – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD). Ini termasuk proyek pembangunan Puskesmas Keboan dan Puskesmas Jelakombo yang saat ini menjadi perhatian karena terancam molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
Hadi Atmaji menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika ada masalah. "Pengawasan harus menyeluruh sejak awal proyek dimulai," ujarnya pada Rabu, (30/7/2025).
Ia mengungkapkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu dilakukan untuk semua proyek strategis daerah, tidak hanya untuk proyek yang sedang bermasalah.
"Saya sudah sampaikan ke teman-teman Komisi C, semua proyek harus dikawal, baik yang bermasalah maupun yang sedang berjalan," lanjut Hadi.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, penting untuk melakukan RDP lebih awal agar masalah tidak berkembang lebih besar. RDP bisa menjadi langkah awal bagi DPRD untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
"Mungkin nanti dari hasil hearing itu, apabila diperlukan, kita akan bentuk pansus. Kita lihat dulu seperti apa permasalahannya," kata Hadi.
Hadi juga menginformasikan bahwa hingga saat ini, belum ada proyek PSD yang mengarah pada pembentukan pansus. Hal ini karena sebagian besar kendala yang ada masih pada tingkat teknis, dan belum masuk ke ranah kebijakan atau pelanggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Belum sampai ke situ. Baru pada tahap pelaksanaan. Maka, RDP menjadi langkah awal yang harus diambil," jelasnya.
RDP untuk proyek pembangunan Puskesmas Keboan dan Jelakombo dijadwalkan akan diadakan oleh Komisi C DPRD Jombang pada hari Kamis pekan ini. "Rapat ini akan menjadi forum klarifikasi bagi OPD pelaksana mengenai progres fisik, serapan anggaran, dan kendala teknis yang dihadapi di lapangan," imbuhnya
Dengan nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp2 miliar, pembangunan kedua puskesmas ini termasuk dalam daftar prioritas pengawasan legislatif.
"Proyek dengan anggaran besar harus diawasi dengan ketat untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan kualitas yang sesuai standar," pungkasnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas anggaran publik, yang merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Pengawasan yang menyeluruh sejak awal, Ketua DPRD Jombang berharap mekanisme kontrol terhadap program strategis daerah dapat berfungsi sebagai sistem pencegahan yang proaktif dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai alat pemadam kebakaran saat terjadi masalah.(lok)*
DPRD Jombang pengawasan proyek Hadi Atmaji Puskesmas Keboan Puskesmas Jelakombo