Kota Batu, 15 Juli 2025 - Fraksi Golkar di DPRD Kota Batu mengungkapkan keprihatinan mengenai ketimpangan pendapatan dari retribusi parkir antara Pasar Induk Among Tani dan parkir tepi jalan umum. Meskipun terlihat ramai, khususnya di Alun-Alun dan pusat kota, pendapatan dari parkir tepi jalan umum masih jauh tertinggal dibandingkan dengan parkir di Pasar Induk Among Tani yang telah menggunakan sistem gate parkir digital.
Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) per 7 Juli 2025, retribusi parkir tepi jalan umum hanya mencapai Rp856,4 juta, yang merupakan sekitar 12,23% dari target Rp7 miliar.
Sementara itu, retribusi parkir di Pasar Induk Among Tani sudah mencapai Rp1,09 miliar, atau 22,90% dari target Rp4,76 miliar, meskipun luas area parkir di sana lebih kecil.
Hal ini mendorong anggota DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, untuk mendukung penerapan sistem gate parkir digital di kawasan Alun-Alun.
"Anggaran sudah disiapkan dan pemasangan akan dilakukan di tiga titik, Jalan Munif, Jalan Kartini, dan Jalan Gajah Mada (depan Masjid An-Nur Batu)," ungkap, Didik.
Ia menekankan bahwa dengan sistem baru ini, pencatatan kendaraan akan lebih akurat dan retribusi lebih transparan.
Didik juga menambahkan bahwa juru parkir (jukir) akan tetap terlibat, tetapi dikelola dengan cara yang baru.
Didik mengungkapkan bahwa selama ini Kota Batu sering dianggap tidak memanfaatkan potensi retribusi parkirnya dengan baik.
"Beberapa daerah lain sampai heran, kok Batu yang ramai pengunjung hanya bisa menghasilkan Rp1,6 sampai Rp1,7 miliar setahun? Harusnya bisa lebih dari itu," ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa masih ada banyak titik parkir potensial yang belum dimanfaatkan, seperti di Bukit Berbunga, Sidomulyo, dan Jalan Bromo, yang kini mulai ramai dengan restoran dan tempat wisata baru.
Didik mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera merumuskan langkah-langkah baru dalam memperluas titik parkir serta memperkuat sistem manajemen dan pengawasan.
Didik Mahmud dari Fraksi Golkar ini juga mengkritisi pengelolaan parkir oleh Dishub yang dianggap belum maksimal.
Ia menegaskan perlunya Dishub untuk lebih proaktif dalam memperbaiki pengelolaan parkir dan memastikan setiap pendapatan tercatat dengan baik sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Penguatan tata kelola sangat mendesak. Jangan hanya mengandalkan sistem manual yang sudah terbukti tidak efektif. Kami minta Dishub juga melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja jukir dan pihak ketiga yang terlibat," tambah, Didik.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa penerapan gate parkir di Alun-Alun akan tetap memperhatikan pemberdayaan para jukir.
"Kita sudah audiensi dengan mereka, dan prinsipnya tidak akan ada penghapusan peran. Tapi peran itu disesuaikan dengan sistem digitalisasi," jelasnya.
Heli juga menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan OPD terkait untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan.
"Ini adalah langkah strategis untuk menata pusat kota dan meningkatkan PAD. Selain itu, harapannya, praktik pungli juga bisa ditekan," tuturnya.
Adanya penerapan sistem gate parkir digital, Pemerintah Kota Batu berharap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir dapat meningkat secara signifikan. DPRD dan eksekutif sepakat bahwa pembenahan sistem parkir ini penting untuk tata kelola kota yang lebih modern dan berpihak kepada kepentingan publik.(gus)*
Fraksi Golkar pendapatan parkir Kota Batu sistem digital