KOTA BATU - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menyoroti beberapa hal penting dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang diadakan pada Senin, (7/5/2025), melalui juru bicara Amira Ghaida Dayanara, menyatakan bahwa perubahan anggaran harus mencerminkan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Perubahan APBD tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya tentang merubah alokasi, tetapi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah pembangunan." tegas, Amira.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa di semester pertama tahun anggaran 2025, tingkat serapan belanja daerah sangat rendah.
Dari total target belanja Rp1,23 triliun, hanya sekitar 26 persen atau Rp328,3 miliar yang terealisasi.
Lebih lanjut, Amira menjelaskan bahwa hampir separuh dari realisasi tersebut, yaitu Rp177,6 miliar, digunakan untuk belanja rutin kepegawaian.
Sementara itu, belanja barang dan jasa yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat masih berada di angka Rp105,6 miliar dari target Rp468,4 miliar.
"Ini menunjukkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sehat. Bagaimana mungkin perencanaan yang matang tidak sesuai dengan pelaksanaan? Ini perlu evaluasi menyeluruh," tambahnya.
Dalam pidato Wali Kota, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp323,47 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang persentase capaian PAD hingga pertengahan tahun dan langkah konkret yang akan dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan pendapatan di sisa tahun anggaran.
"Kami membutuhkan inovasi yang berkelanjutan dan sistem pengelolaan yang jelas agar PAD bisa meningkat dengan data yang akuntabel, bukan hanya sekadar angka di kertas," jelas, Amira.
Fraksi juga mempertanyakan program-program prioritas yang akan direalisasikan melalui tambahan anggaran dalam perubahan APBD.
Mereka mengingatkan agar alokasi tambahan harus benar-benar menyasar layanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
"Kami tidak ingin program hanya menjadi kewajiban administratif. Harus ada perencanaan yang jelas dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai menjadi tumpukan SILPA di akhir tahun." tambahnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa perubahan APBD harus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga efisiensi belanja dan akuntabilitas publik.
"Setiap rupiah dalam perubahan APBD ini harus dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada masyarakat. Pembangunan sejati diukur dari kualitas hidup rakyat," tutup, Amira.
Fraksi juga menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025, dengan harapan pelaksanaannya dapat dilakukan tepat waktu dan berdampak positif bagi warga Kota Batu.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, dan berharap dapat disahkan dan diimplementasikan sebaik-baiknya," pungkasnya.(gus)*
PDI Perjuangan APBD Kota Batu kesejahteraan SKPD