Jombang – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK), Sah Rehal, memberikan kritik tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2025.
Dalam pernyataannya, Sah menilai bahwa OPD di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman lebih banyak melakukan kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Ini tahun 2025, bukan 2015. Namun, gaya kerja OPD kita seolah-olah seperti kaset rusak yang diputar ulang. Kegiatannya itu-itu saja, hanya dikemas dengan baliho baru dan foto-foto pencitraan. Sementara substansi dan dampaknya bagi masyarakat? Nol besar!" tegas Sah Rehal, Kamis (12/6/2025).
Menurut Sah, janji-janji perubahan yang disampaikan oleh Warsubi dan Gus Salman saat kampanye Pilkada 2024 justru semakin jauh dari kenyataan.
Ia menilai slogan ‘Jombang Maju, Adil, dan Sejahtera’ hanya menjadi hiasan di banner tanpa ada implementasi yang nyata di lapangan.
"Masyarakat tidak bodoh. Mereka melihat dan merasakan kenyataan. Jalan rusak hanya diperbaiki seadanya, pelayanan publik masih berantakan, dan program-program pemberdayaan hanya berhenti di seminar dan dokumentasi di media sosial. Ini bukan perubahan, ini pengulangan!" sindirnya.
Sah juga menyatakan bahwa fenomena ‘pamer kegiatan’ telah menjadi budaya baru di kalangan OPD.
Ia menjelaskan bahwa alih-alih fokus pada inovasi dan efisiensi kerja, OPD lebih tertarik menampilkan hasil kegiatan yang megah secara visual, tetapi miskin manfaat.
"Kita lihat OPD sibuk mengundang Bupati untuk seremonial, tapi setelah itu? Rakyat tetap ditinggal sendiri. Jangan sampai pencapaian satu tahun ini hanya tumpukan kertas laporan dan slide PowerPoint," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak kegiatan yang diadakan hanya menyalin dari tahun sebelumnya, tanpa adanya pembaruan ide atau evaluasi yang menyeluruh.
"Jika hanya mengganti nama kegiatan atau lokasi acara tetapi isinya sama, itu bukan kerja, itu malas berpikir! Ini jelas pelecehan terhadap amanat rakyat," cetus Sah.
Dalam kesempatan yang sama, Sah mengajak Bupati Warsubi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD. Ia memperingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka pemerintahan Warsubi dan Gus Salman akan kehilangan legitimasi moral di mata publik.
"Jika kepala OPD hanya sibuk memperlihatkan kegiatan dan mengamankan kursinya, lalu siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat?" tanyanya.
Sah menegaskan bahwa JRPK akan terus melakukan pemantauan dan menyusun laporan tentang kegiatan OPD sepanjang tahun 2025. Ia bahkan mengancam akan mengungkap kejanggalan anggaran dan pelaksanaan program yang diduga hanya formalitas.
"Kami akan kaji satu-satu jika OPD hanya sibuk mengundang Bupati untuk seremonial. Ini kabupaten, bukan panggung drama!" tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Jombang belum memberikan klarifikasi resmi atas kritik dari JRPK. Beberapa kepala OPD yang dihubungi memilih untuk tidak memberikan komentar.
Masyarakat Jombang kini menantikan, apakah kritik ini akan memicu evaluasi serius, atau hanya akan diabaikan seperti tahun-tahun sebelumnya.(brt)*
JRPK kinerja OPD Jombang kritik Sah Rehal